Dugaan Pungli Program Transmigrasi di Desa Torire: Warga Dimintai hingga Rp.25 Juta, Media Kantongi Bukti Kuitansi

admin16 Mei 20

Investigasi detail news com ||LORE TENGAH – Dugaan praktik pungutan liar (pungli) berskala besar mengguncang program transmigrasi nasional di kawasan Desa Torire, Kecamatan Lore Tengah, Kabupaten Poso. Puluhan warga calon penerima rumah transmigrasi dilaporkan menjadi korban pemerasan berkedok “biaya administrasi” yang diduga dikoordinir oleh suami dari Kepala Desa setempat.

Berdasarkan investigasi dan informasi yang dihimpun, oknum berinisial MS, yang merupakan suami dari Kepala Desa Torire, diduga menarik biaya bervariasi mulai dari Rp25 juta hingga Rp35 juta per Kepala Keluarga (KK) kepada para calon peserta.

Padahal, merujuk pada regulasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendekes PDTT), seluruh tahapan program transmigrasi pemerintah—mulai dari pendaftaran, seleksi, pemberangkatan, hingga penempatan di lokasi tujuan—bersifat gratis alias ditanggung sepenuhnya oleh negara.

Bukti Kuitansi Bermeterai Dikantongi.

Meskipun aturan pemerintah melarang keras adanya pungutan, fakta di lapangan menunjukkan hal sebaliknya. Praktik ini diduga berjalan mulus dengan modus menerbitkan kuitansi pembayaran resmi bermeterai Rp10.000 sebagai bukti “biaya administrasi”. Salah satu transaksi ilegal tersebut diketahui tercatat pada tanggal 22 Mei 2025 lalu.

Tim media saat ini telah mengantongi bukti-bukti kuat dan akurat, termasuk salinan kuitansi asli yang ditandatangani langsung oleh MS di atas meterai, yang menguatkan aliran dana dari warga transmigrasi.

Kades Torire Bantah dan Tantang Balik Media.

Menanggapi tudingan miring yang mengarah pada suaminya, Kepala Desa Torire, Melda, membantah keras. Ia berdalih bahwa isu yang beredar di masyarakat adalah informasi bohong atau hoax.

“Ini sudah kesekian kalinya wartawan datang menanyakan hal ini ke saya. Namun, tidak ada satu pun yang dapat menunjukkan bukti kuat yang menguatkan bahwa suami saya melakukan pungli,” ujar Melda dengan nada ketus, Sabtu (16/05).

Tak hanya membantah, Melda juga memberikan reaksi keras dan terkesan menantang awak media saat dikonfirmasi lebih lanjut terkait laporan warga yang masuk.

“Besok saya akan berkoordinasi dengan warga transmigrasi terkait laporan ini. Saya ingin tahu siapa nama warga yang menyebarkan isu tersebut,” ucap Kades Torire secara konfrontatif.

Hingga berita ini diturunkan, kasus dugaan pungli program strategis nasional ini terus bergulir. Adanya bukti kuitansi yang dipegang oleh media menjadi babak baru yang berpotensi menyeret persoalan ini ke ranah hukum dan aparat penegak hukum (APH) untuk diusut tuntas siapa saja yang terlibat ikut menerima dan menikmati aliran dana Pungli tersebut.Tandasnya”

 Post 

Berita Terkait