Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) Prabowo Mandek di Poso, Wali Murid Menjerit Terbebani Biaya Jajan
Poso INVESTIGASI Detail. News COM – Pelaksanaan program unggulan Presiden RI ke-8, Prabowo Subianto, yaitu Makanan Bergizi Gratis (MBG), kini tengah menjadi sorotan tajam di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Memasuki bulan Juni, operasional dapur MBG di wilayah tersebut dilaporkan tiba-tiba berhenti beraktivitas. Akibatnya, pasokan makanan bergizi yang biasa diterima anak-anak sekolah—khususnya di kawasan dalam Kota Poso—kini terhenti total tanpa alasan yang jelas.
Penghentian sepihak ini memicu gelombang pertanyaan dan kekecewaan dari masyarakat, terutama para orang tua murid yang mendadak harus menanggung beban ekonomi lebih tinggi.
Dampak Ekonomi Nyata bagi Orang Tua Murid.
Ketiadaan kepastian informasi mengenai alasan berhentinya program MBG langsung memukul dompet para wali murid. Saat program berjalan, beban uang jajan anak dapat ditekan secara signifikan. Namun kini, kondisi berbalik 180 derajat.
Iyam, seorang ibu rumah tangga di Poso, mengeluhkan lonjakan biaya harian yang harus ia keluarkan sejak dapur MBG tutup.
“Biasanya saat ada MBG, biaya jajan anak hanya sekitar Rp5.000 per hari, atau Rp30.000 dalam seminggu. Sekarang, karena MBG tutup, kami harus mengeluarkan biaya hingga Rp20.000 per hari atau Rp120.000 per minggu untuk satu anak,” ungkap Iyam saat diwawancarai pada Kamis (11/6).
Beban ini terasa semakin mencekik bagi keluarga yang memiliki lebih dari satu anak usia sekolah.
“Bagaimana dengan kami yang punya dua anak di bangku SMP? Dalam seminggu kami harus menyediakan uang jajan hingga Rp240.000. Ini sangat berat,” keluhnya lagi.
Tuntut Kejelasan dan Keadilan dari Presiden.
Masyarakat Poso kini mendesak pemerintah pusat, khususnya Presiden Prabowo Subianto, untuk memberikan penjelasan transparan terkait kelanjutan program nasional ini di daerah. Selain masalah ekonomi, mandeknya program di beberapa titik juga berpotensi memicu kecemburuan sosial antar-sekolah.
Warga berharap, jika program ini memang terkendala anggaran, pemerintah harus bersikap tegas dan adil agar tidak timbul ketimpangan di lapangan.
Kami meminta Pak Prabowo Subianto selaku Presiden, jika anggaran MBG ini memang menjadi beban Negara, sebaiknya dihentikan total saja di setiap sekolah. Jangan sampai terjadi kecemburuan; anak-anak di sekolah lain dapat makanan, sementara anak kami tidak. Kami masyarakat Poso butuh kejelasan dan keadilan,” tegas Iyam menyampaikan aspirasi warga. hingga saat ini, pihak terkait di Kabupaten Poso belum memberikan keterangan resmi mengenai penyebab berhentinya operasional dapur MBG tersebut.Pungkasnya”(victor)